Aceh Kaya Tapi Miskin

Aceh adalah salah satu provinsi yang kaya dengan sumber daya alamnya, tapi yang menjadi masalah adalah masyarakat Aceh masih miskin. Kenapa ?

Karena ketika para birokrat mencanangkan pengurangan angka kemiskinan, tapi para birokrat sendiri tidak melihat bagaimana realitas lapangan. Karena keterkaitan ekonomi dengan politik ibarat air dengan botol. Sejarah mengatakan, kebijakan ekonomi mempengaruhi kebijakan politik.

            Awal tahun 2016, Badan Pusat Statistik RI merilis laporan sosial ekonomi periode Januari 2015 dan hasil kajian Institute for Development of Acehnese Society (IdeAS) dari data sosial ekonomi BPS menunjukkan tingkat kemiskinan di Aceh periode September 2015 adalah sebesar 17,11%

Amatan IDeAS, kemiskinan Aceh masih jauh di atas rata-rata nasional (11,13 persen). Berdasarkan data BPS Aceh; Pada September 2015, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Aceh mencapai 859 ribu orang (17,11 persen), bertambah sebanyak 8 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang jumlahnya 851 ribu orang (17,08 persen).

Direktur Ideas, Munzami Hs mengatakan “Jika dibandingkan dengan aliran dana APBA belasan triliun yang mengalir ke Aceh tiap tahunnya, maka berlimpahnya anggaran masih belum berdampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan. Termasuk persoalan pengangguran yang merupakan salah satu penyebab kemiskinan, Aceh menempati urutan tertinggi angka pengangguran di Indonesia (9,93 persen),” 

Menurut M Sabri Abd. Majid dalam diskusi publik mengenai polemik bendera dan urgensi kesejahteraan yang berlangsung di Lampineng, Sabtu (28/11). Aceh adalah champion korupsi, nomor tiga di tingkat nasional. Bahkan, diperkirakan 40% dana anggaran Aceh bocor. Bisa jadi pendapatan perkapita Aceh naik, tapi itu hanya mengalir ke kantong-kantong tertentu. "Padahal Aceh mempunyai prospek yang luar biasa, contoh, seandainya kita bisa memaksimalkan pelabuhan Krung Gruekuh, Carbon Rending, Migas Sharing, Islamic Taurizem dan lainnya. Padahal Aceh juga merupakan salah satu paru-paru dunia. Aceh merupakan bagian dari wilayah ekosistem yang cukup baik." 

Kondisi ini juga sangat dipengaruhi oleh birahi birahi politik padahal Masih banyak “pekerjaan rumah” (PR) dan janji-janji politik pasangan incumbent ini yang harus dilaksanakan dan dipenuhi bersama jajaran SKPA, namun suhu politik Aceh sudah menghangat menjelang Pilkada 2017 nanti. 

Padahal kondisi dan realitas libido politik Aceh saat ini berbanding terbalik dengan hasrat (libido) untuk membangun ekonomi Aceh sebagai satu kekuatan ekonomi baru Indonesia memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ekonomi Aceh sangat rapuh karena sangat bergantung pada anggaran pemerintah baik yang bersumber dari APBN maupun APBA/APBK. Selain itu, ekonomi Aceh juga mengalir dan dikuasai pihak-pihak tertentu saja, terutama yang berada di lingkaran pemegang kekuasaan.

Membangun ekonomi Aceh yang kuat dan tangguh tidak mustahil untuk bisa diwujudkan karena sumber daya alam yang melimpah di Aceh seperti di sektor pertanian, perikanan, pertambangan dan lain-lain, tetapi belum menjadi jaminan untuk membawa rakyat Aceh pada kesejahteraan dan kemakmuran. karena untuk diketahui, mulai tahun 2023 mendatang Aceh hanya akan menerima 1 persen Dana Otsus dari DAU Nasional. Aliran Dana Otsus sebesar 2 persen hanya tinggal 7 tahun lagi hingga tahun 2022 dari total 20 tahun Dana Otsus yang akan diterima Aceh (2008 – 2027).



Sumber Referensi :

• http://aceh.tribunnews.com/2015/08/04/aceh-kaya-politik-miskin-ekonomi
• http://www.rtikpidie.or.id/2016/01/aceh-kaya-tapi-rakyatnya-miskin-ini.html
• http://www.ajnn.net/news/aceh-kaya-tapi-miskin/index.html